Bollo.id — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan telah merilis Catatan Tahunan (Catahu) potret bencana ekologis hingga konflik sumber daya alam di Sulsel sepanjang 2024.
Hasil riset WALHI, 362 bencana ekologis sepanjang tahun 2024 yang tersebar di 24 kabupaten atau kota di Sulsel, dengan total kerugian mencapai 1,95 triliun rupiah.
Bencana-bencana tersebut mencakup abrasi, banjir, banjir bandang, puting beliung, tanah longsor, tanah bergerak, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.
Banjir tercatat sebagai jenis bencana yang paling sering terjadi, mempengaruhi 318.285 orang dan menyebabkan 13.137 orang mengungsi. Dari jumlah kabupaten atau kota yang mengalami bencana, Kabupaten Luwu menjadi wilayah teratas dengan jumlah 39 kejadian.
Sebagian besar merupakan bencana banjir dan longsor. Disusul Kota Makassar dengan 36 peristiwa yang didominasi oleh bencana banjir yang sering terjadi di penghujung tahun.
Selain bencana ekologis, WALHI Sulsel juga menyoroti ancaman serius hutan hujan tropis di Pegunungan Tokalekaju yang mencakup wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Berdasarkan riset WALHI, pemerintah telah mengeluarkan 59 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup total 212.238,92 hektar. Termasuk di dalamnya, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk salah satu perusahaan tambang di area hutan lindung seluas 17.239,28 hektar.
Zulfaningsih HS, salah satu penulis Catahu mengatakan, setiap tahun pemerintah terus memperluas IUP di kawasan hutan terakhir Sulsel. Khususnya di sekitar Kompleks Danau Malili dengan fokus utama pada area sekitar Danau Towuti.
“Keberadaan tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur akan membawa dampak lingkungan yang sangat besar,” kata Zulfaningsih dalam konferensi pers di Makassar, 30 Desember 2024.
“Deforestasi di kawasan hutan hujan di sekitar Danau Towuti tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mempercepat laju sedimentasi di danau, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya,” tuturnya.
Peningkatan sedimentasi ini dapat mengganggu habitat ikan endemik, yang sudah rentan karena penyebarannya yang sangat terbatas. Selain itu, limbah tambang yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari air danau.
“Meracuni organisme yang hidup didalamnya, dan merusak sumber air bagi masyarakat setempat,” kata Zulfaningsih.
Direktur WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, mengkritik aturan yang dinilai tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, dampak ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada mata pencaharian warga.
Amin menyoroti permasalahan lumpur tambang di Sungai Malili yang diduga berasal dari aktivitas salah satu perusahaan tambang di sana, yang berdampak pada usaha tambak dan nelayan di sekitar sungai.
“Mereka sudah berkali-kali melakukan protes, mereka minta ada penegakan hukum, ada pemulihan lingkungan tapi tidak ada sedikitpun perhatian dan respon bupati terhadap masalah-masalah tersebut,” kata Amin.
Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan dan dampak bencana ini harus menjadi prioritas kepala daerah yang baru.
“Kami meminta kepada para bupati terpilih, termasuk gubernur, untuk meninjau ulang aturan yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan, merevisi izin tambang yang bermasalah, dan melahirkan aturan progresif yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan,” jelas Amin.
Selain kerusakan pada ekosistem di Sulsel, WALHI Sulsel juga menyorot berbagai konflik sumber daya alam yang terjadi sepanjang 2024. Seperti konflik antara Petani Loeha Raya dan PT Vale Indonesia di Luwu Timur.
Kemudian, petani Polongbangkeng dan PTPN XIV di Takalar, masyarakat dengan PT Lonsum di Bulukumba, masyarakat adat Seko dengan Program Bank Tanah di Luwu Utara, serta petani di Luwu dengan PT Masmindo.
Amin menggarisbawahi pentingnya kepala daerah terpilih usai Pilkada, khususnya bupati dan gubernur agar bekerja maksimal dalam menciptakan aturan berkelanjutan melalui dialog dengan masyarakat sipil.
“Mari kita berkonsolidasi dan bersatu, tegur wali kota, tegur gubernur kalo mereka membuat aturan yang keliru dan malah memiskinkan masyarakat Sulsel,” Amin menyerukan.
Editor: Sahrul Ramadan
